SUMENEP, MaduraPost – Dua pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan (KSOP) Kalianget, Sumenep, Madura Jawa Timur, terancam dilaporkan. Pasalnya, dua pegawai tersebut diduga sering bolos kerja lebih 10 hari. Kamis, 10 Februari 2022.
Hal tersebut akan dilaporkan langsung oleh Ketua Lembaga Independen Pengawas Keuangan (LIPK) Sumenep, Syaifiddin. Pihaknya mengancam akan melaporkan dua pegawai ASN tersebut ke Inspektorat Republik Indonesia (RI).
Syaifiddin menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, dua pegawai KSOP IV Kalianget yang diduga sering tidak masuk kerja dan tidak mentaati aturan jam kerja diketahui berinisial FA (laki-laki), dan Inisial YK (Perempuan).
“Kedua orang tersebut di atas tidak masuk kerja secara terus menerus selama 30 hari kerja tanpa alasan yang sah dan melanggar aturan jam kerja,” katanya Syaifiddin pada sejumlah media, Kamis (10/2).
Dirinya menegaskan, seharusnya kepala KSOP IV Kalianget-Sumenep secara tegas memberikan teguran secara tertulis atau diberi surat pernyataan dan sanksi pemotongan Tunjangan Kinerja (TUKIN).
“Apalagi di lingkungan Kantor KSOP IV Kalianget-Sumenep jumlah ASN sangat terbatas untuk membantu kinerja kantor tersebut lebih maksimal,” kata dia menegaskan.
Menurutnya, dengan adanya dua pegawai yang sering bolos tersebut, tentu sangat mengurangi kinerja serta tugas dan fungsi KSOP IV Kalianget-Sumenep.
Syaifiddin menilai, adanya dua pegawai tanpa alasan yang sah dan melanggar aturan jam kerja sudah sangat jelas sanksi tambahan harus diberikan pemerintah.
“Harusnya menyetop pemberian gaji kepada abdi negara tersebut,” ujarnya.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021, Pasal 15 Ayat 2 dijelaskan, PNS yang tidak masuk kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d angka (4) diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
Selain itu, sanksi pemberhentian termasuk kategori sanksi disiplin berat bagi ASN yang absen tanpa alasan yang sah. Sesuai dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (2) huruf d angka 3.
Dijelaskan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 kerja atau lebih dalam 1 tahun.
Terpisah, Kepala KSOP IV Kalianget, Supriyanto, saat dikonfirmasi sejumlah mengaku tidak tahu menahu terkait adanya dua pegawainya yang sering tidak masuk kerja tanpa alasan.
“Saya lagi sakit, dan diluar kota, persoalan teresebut saya tidak tahu,” katanya, saat dihubungi melalui sambungan selularnya.
