SUMENEP, MaduraPost – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Madura, Jawa Timur, menyoroti pola distribusi bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum berpihak pada pelaku usaha lokal.
Legislatif menekankan agar kebutuhan program tersebut tidak dimonopoli oleh mitra tertentu maupun terlalu bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, H. Masdawi, menyampaikan bahwa selama ini sebagian besar kebutuhan MBG masih dipenuhi dari luar kabupaten, terutama komoditas telur.
“Seperti telor ini lebih banyak mendatangkan dari Ngawi, Blitar, Tulungagung. Sementara peternak lokal banyak yang tidak terakomodir,” ujarnya, Rabu (8/4).
Ia menilai, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep. Menurutnya, serapan hasil pertanian dan peternakan lokal perlu dioptimalkan agar kesejahteraan petani serta peternak setempat bisa meningkat.
Masdawi juga mengungkap dugaan bahwa rantai pasok MBG saat ini dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Ia menilai praktik tersebut berpotensi mengabaikan kualitas barang sekaligus memunculkan persoalan harga di tingkat komoditas.
“Sekarang kebanyakan penyuplai itu, saya tahu lah penyuplai itu orang-orang tertentu tapi tidak melibatkan petani lokal, agar mereka juga merasakan manfaat adanya program pemerintah,” bebernya.
Ia menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Pemkab Sumenep, terutama agar hasil produksi lokal dapat benar-benar terserap untuk memenuhi kebutuhan MBG.
Dengan demikian, dampak ekonomi program tersebut bisa dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
Menurutnya, beberapa aspek yang perlu ditinjau antara lain standar kualitas dan kapasitas produksi agar mampu mencukupi kebutuhan MBG, serta pengawasan harga supaya tidak terjadi praktik pembelian di bawah harga wajar sementara pencatatan harga lebih tinggi.
“Belum terkoordinir di Kabupaten Sumenep ini kalau soal hasil panen untuk MBG. Iklimnya belum tercipta, sehingga suplai kebanyakan masih dari luar. Ini perlu dievaluasi,” tegasnya.
Masdawi menambahkan, pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi dan kebijakan di sektor pertanian agar petani tidak sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar bebas yang fluktuatif.
“Misalnya ada koordinator mengakomodir hasil panen lokal agar terserap di MBG, dan juga soal harganya bisa diawasi agar tidak dipermainkan suplier,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia berharap keberadaan program MBG tidak semata-mata berfokus pada pemenuhan asupan gizi, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian daerah.
“MBG ini bukan hanya untuk memenuhi gizi, tapi juga untuk meningkatkan ekonomi lokal. Kalau hasil panen petani di sini terserap, sirkulasi ekonomi daerah akan membaik,” tukasnya.***
