DPRD Kota Surabaya Usulkan Honorarium Modin Naik Rp 1 Juta

  • Bagikan
Kantor DPRD Kota Surabaya.

SURABAYA, MaduraPost – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Jawa Timur, meminta kepada pemerintah untuk menaikkan honorarium penghulu masyarakat yang biasa mengurus orang meninggal dalam hal ini modin, sebagaimana disampaikan dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Surabaya tahun 2022, Kamis (28/10/2021).

Ketua Komisi D Kota Surabaya Khusnul Khatimah mengatakan, kenaikan honorarium modin akan menunggu persetujuan Pemkot Surabaya, dan pasti akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Apakah nanti disetujui atau tidak menyesuaikan kemampuan anggarannya dulu,” kata Khusnul singkat.

Sebelumnya, honorarium Modin masih Rp 400 ribu per bulan, untuk itu, para legislator di Komisi D sangat menginginkan honor Modin dinaikkan menjadi Rp 1 juta per bulan.

BACA JUGA :  Antisipasi Dikepung Banjir Kala Musim Hujan, Ini Langkah-langkah Pemkot Surabaya

“Modin memiliki banyak tugas, seperti mengadakan pencatatan pengurus kematian serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian, pendataan tentang nikah, talak, rujuk, dan cerai. Jika beliau dibutuhkan masyarakat pada tengah malam, beliau harus siap siaga memberikan pelayanan,” imbuhnya.

Masa reses di beberapa hari lalu, legislator perempuan ini mendapati temuan soal kesejahteraan Modin ini karena honornya tak kunjung dinaikkan. Dirinya memaparkan untuk Modin di Kota Surabaya sekitar ada 2.400 Modin, dan setiap Modin hanya digaji Rp. 400 ribu per bulan.

“Jika total ada 2.400 modin, itu artinya anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 2,4 miliar, berbeda dengan sebagimana Ketua RT sebanyak 9.126, untuk Ketua RW 1.360, dan sekitar ada 154 Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK),” tukas Perempuan Parlemen ini.

BACA JUGA :  Sea-Doo Safari Surabaya Gelar Uji Coba Jet Ski di Kompleks Sentra Ikan Romokalisari

Informasinya, dana operasional Ketua RT 550 ribu menjadi Rp 1 Juta per bulan, Ketua RW dari Rp. 600 ribu menjadi Rp. 1.250.000 per bulan, sedangkan untuk dana operasional bagi Ketua LPMK naik dari Rp 700 ribu menjadi Rp 1.500.000 per bulan.

Dalam hal ini, Khusnul mengatakan terkait ketentuan mengenai pemberian jasa layanan tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) 76/15 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat Di Kota Surabaya Pasal 3 Ayat (1), bahwa selain Ketua LPMK dalam huruf a. Ketua RW huruf b. dan Ketua RT huruf c. Dalam ayat ini, terdapat juga pada huruf e yang menyebut Modin di sana.

BACA JUGA :  Kabar Buruk, 6 Kasus Baru Covid-19 di Sumenep, 12 Kecamatan Zona Merah

Khusnul menambahkan, artinya dalam Perwali tersebut sudah sangat wajar untuk dinaikkan, ia sangat berharap dengan penaikan honor terhadap Modin dapat meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat.

“Menaikkan honor menjadi Rp 1 juta per bulan bagi para Modin sudah sangat wajar, dengan kenaikan honor ini, para modin bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, bisa lebih cepat dan tanggap saat dibutuhkan masyarakat,” pintanya.

  • Bagikan