SAMPANG, Madurapost.id – Maraknya galian C atau tambang ilegal yang berada di Kabupaten Sampang menjadi polemik. Terbaru, aktivis Kabupaten Sampang mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat di Jalan Wijaya Kusuma. Kamis (16/07/2020).
Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) dan Madura Development Watch (MDW) yang mengadakan audiensi dengan wakil rakyat tersebut meminta kepada pihak terkait untuk menghentikan pengoperasian semua galian C yang tidak memiliki izin secara resmi. Hal tersebut disampaikan oleh Sidik selaku katua Jaka Jatim Koorda Sampang. Menurutnya banyak hal yang harus dipertimbangkan apabila galian ilegal terus dilanjutkan.
“Mulai aspek lingkungan, kesehatan dan pajak pendapatan asli daerah,” tuturnya. Kamis (16/07/2020).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pihaknya juga mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera menertibkan semua pekerjaan tambang di Kota Bahari tersebut agar berizin.
“Kami datang kesini bukan semata-mata ingin mengadili, tapi ingin membantu pemerintah juga. Kalau resmi dan berizin yang jelas pajaknya kan masuk pendapatan daerah,” imbuhnya.
Hadir pula dalam audiensi tersebut dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS), serta dari Penegakan Perda (Satpol PP).
Sementara itu, Kabid Penataan Pengelolaan Lingkungan (PPL) Dinas Lingkungan Hidup Moh. Zainullah Mendorong semua pemilik tambah di Kabupaten Sampang untuk segera mengurus izinnya secara resmi. Iapun juga mewanti-wanti apabila terus dilakukan penambangan secara ilegal pihak pengelola atau pemilik tambang akan dikenakan sanksi pidana.
“Sesuai UU No.4 tahun 2009 pasal 158 akan dikenakan sanksi, sanksinya berupa penjara 10 tahun serta denda 10 Miliyar,” ucap Zainullah kepada media.
Ia menambahkan, terdapat 24 aktifitas galian C di Sampang dan tersebar dibeberapa Kecamatan.
“Dari 24 itu, hanya 8 yang melakukan pengajuan dan 3 yang sudah memiliki izin,” pungkasnya. (Mp/ron/kk)
