PAMEKASAN, MaduraPost – Ada yang unik dari aksi yang dilakukan Front Aksi Massa (FAMAS) di Kantor Dispora Kabupaten Pamekasan yang digelar Senin (09/03/2020) Kemaren.
FAMAS menuding bahwa dalam kegiatan Jambore Jawa Timur yang dilaksanakan Tanggal 19 – 21 Oktober 2019 yang lalu di Monumen Arek Lancor Pamekasan telah terjadi Mark Up anggaran.
Abdus Marhaen Salam (Korlap) mengatakan bahwa kegiatan Jambore tersebut sudah di anggarkan di APBD Provinsi Jawa Timur, Tapi Abdus merasa aneh ketika Dispora Pamekasan masih mengeluarkan anggaran dari APBD Kabupaten Pamekasan untuk Kegiatan Tersebut.
Para peserta aksi bahkan menentang pihak Dispora untuk membuka Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) pada pelaksanaan Jambore Pemuda Jawa Timur ke-VIII tersebut.
Setelah melakukan orasi, Peserta aksi ditemui oleh staf Dispora selaku KPA jambore Prov Jatim di Pamekasan Pris Suhaimi.
“Soal anggaran itu mas ada Dua, pertama anggaran dari Provinsi Jatim dan ke dua anggaran dari APBD Pamakasan. Dalam hal ini Dispora Pamekasan. Untuk data peserta dan pendamping itu daftarnya ada di Provinsi dan dilaksanakan oleh provinsi, ” Kata Suhaimi.
Namun ada yang aneh dan terkesan membodohi publik ketika Suhaini mengatakan bahwa Dispora tidak memegang data DPA untuk kegiatan tersebut, Karena alasan BPK.
“Kalau masalah data DPA sekarang tidak ada karena dari bulan 1 sampai bulan 4 sedang dilaksanakan Audit oleh BPK, ” Katanya.
Pernyataan Staf Dispora tersebut menuai kecaman masyarakat. Bahkan terkesan membohongi publik. Karena tidak mungkin Dispora Pamekasan tidak mempunyai arsip DPA dari setiap kegiatan.
“Tidak mungkin Dinas tidak mempunyai Arsip DPA seperti yang disampaikan Suhaimi, Tapi kalau hal itu benar terjadi, Berarti Terlalu parah SKPD di zaman pemerintahan Berbaur, Karena Arsip saja tidak punya,” Kata Muslim dari aktivis LSM JCW Jawa Timur. (mp/uki/rus)
