Diduga Lakukan Pungli, Bendahara PPK Pamekasan Terancam Dilaporkan

Avatar
Ilustrasi Pungli (Google)

PAMEKASAN, Madurapost.co.idSejumlah Aktifis pegiat anti korupsi di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, merasa geram dengan adanya dugaan pemotongan dana sewa tenda, meja dan kursi ditiap Tempat Pemungutan Suara (TPS)  dalam pelaksanaan pemilihan umum beberapa pekan lalu.

Dalam hal ini, yang menjadi sorotan utama dari kalangan aktifis Pamekasan yaitu di Kecamatan Kota, Kabupaten Pamekasan. Padalnya, ada dugaan antara Ketua dan Bendahara Pantia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kota, Kabupaten Pamekasan terkait pemotongan dana sewa tenda, meja dan kursi tersebut yang mencapai angka 14% di tiap TPS.

BACA JUGA :  Bupati Sampang Sidak Kantor DLH, Semprot Sejumlah Pegawai

“Sebelum kami melakukan investigasi, kami memang sudah banyak menerima keluhan dari sejumlah panitia di tingkat TPS (KPPS) terkait dengan pemotongah hingga 14% dengan alasan pajak tersebut, sebab bagi mereka pemotongan sampai 14% itu sangat besar dan memberatkan, dan yang sangat mengecewakan bagi kami adalah ketika kami melakukan investigasi,” tutur Ibas. Salah satu pegiat anti korupsi di Kabupaten Pamekasan. Sabtu, (8/6/19)

BACA JUGA :  Kepala Desa Tandatangani Beakesmaskin, Siap-siap Penjara 2 Tahun

“ternyata dari sekian data yang kami himpun,  realisasi pembayaran pajak untuk hal tersebut tidak mencapai 14%,” tambahnya.

Ia menambahkan, bahwa pihaknya beranggapan ada permainan yang diduga kuat dilakukan oleh ketua dan atau bendahara PPK kecamatan kota Pamekasan.

“Kami menilai bahwa hal tersebut sudah termasuk pungli dan pihaknya juga akan melaporkan kepada pihak tang berwajib,”pungkasnya.

BACA JUGA :  Setiap Hari Pasien Covid-19 di Sumenep Bertambah, Update 64 Kasus

Dalam waktu yang berbeda, Hosni selaku ketua PPK kecamatan kota Pamekasan pada saat di konfirmasi melalui Telpon selulernya tidak aktif sampai berita ini diterbitkan. (mp/liq/zul)