 |
| Presiden dari masa ke masa. (foto Google) |
Akhir-akhir ini kita sering menemukan banyak para demonstran yang mencoba bangkit dari kebijakan pemerintah yang pro-rakyat. Bagaimana tidak! Berbagai cara mereka lakukan demi memfokuskan keadilan yang dapat diterima oleh segenap kalangan.
Pada umumnya adalah rakyat. Rakyat bagi sang demonstran adalah ruh bangsa. Sementara pemangku kebijakan tertingga adalah calo rakyat. Sehingga pantas demokrasi lahir atas nama rakyat.
Demokrasi bagi bangsa Indonesia adalah kondisi riil yang tepat dengan stabilitas negara berkhatulistiwa ini. Ikon budaya, suku, dan bahasa, bagian dari isi alam yang ada di Indonesia. Sehingga tak mungkin Indonesia berada di luar sistem demokrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena Indonesia telah melahirkan potret sejarah nusantara yang kala itu di naungi oleh berbagai kerajaan-kerajaan Jawa. Teras Indonesia saat ini berada di Jawa. Siapa yang ingin menguasai Indonesia maka kuasailah Jawa?
Dulu, soekarno banyak mengais pendekatan emosional dengan rakyat Jawa. Karena ia sadar bahwa untuk memerdekakan Indonesia ia harus memersatukan rakyat Jawa dengan merintis sebuah aliansi dan organasasi masyarakat. Seperti lahirnya Sarikat Islam Indonesia (SII), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama’.
Organisasi itu murni pemikiran rakyat Jawa yang secara tidak langsung menginginkan rakyat Indonesia bangkit dari ketertindasan orang-orang kolonial. Melalui strategi itu, dengan secara perlahan banyak dorongan langsung dari Soekarno untuk kepentingan rakyat Indonesia dalam jangka panjang.
Kesatuan Ulama’ atap pertama berdirinya organisasi itu di tanah Jawa. Meski berbeda pemahaman dan ideologi namun khittah perjuangannya atas landasan umum yaitu demi kepentingan rakyat.
Rakyat pada pasca orde lama, mengalami suhu politik yang tidak harmonis. Karena pada masa itu kepemimpinan Soekarno sedikit tergelintir oleh serangan politik Soeharto. Yang pada akhirnya Soekarno harus lengser dari jabatannya untuk mengsahkan perjanjian surat 11 Maret (Supersemar).
Sementara Soeharto berada di garis kekuasaan orang barat yang menjamin jika Soekarno berhasil dilengserkan dari jabatannya ia akan memberi kekuasaan Indonesia pada Soeharto dan tawarannya freeport papua sepenuhnya pula untuk di kelola oleh pihak sekutu yaitu Amerika Serikat.
Kegamangan itu terus bersetubuh dengan pemikiran rakyat Indonesia ketika Soekarno memberi mandad kepada Soeharto untuk menggantikan kekuasaannya.
Pada masa kepemimpinan Soeharto banyak ditemukan prestasi gemilang yang rakyat rasakan. Salah satunya harga pangan yang begitu murah. Sektor perekonomian begitu meningkat, pendidikan terarah, dan hukum tertata. Namun hanya media publik yang tidak dapat seenaknya mereportase berita.
Bagi Soeharto media adalah senjata yang menyengsarakan rakyat. Sehingga dirinya tak ingin rakyat sengsara akibat berita media yang disajikan. Sebagai sosok yang mengawal kenyamanan rakyat maka saat itu media sedikit dibatasi untuk dikonsumsi rakyat. Dan hasilnya rakyat relatif lebih nyaman dibandingkan dengan rakyat masa sekarang.
Soeharto banyak didengungkan dan disanjung. Namun Soeharto mendapatkan karma ketika krisis finansial Asia banyak disuarakan oleh kalangan mahasiswa yang menjadi catatan dalam sejarah Indonesia tentang kerusuhan Mei 1998.
Atas lakonisasi mahasiswa Soeharto tak dapat meneruskan kekuasaanya akibat fakta dari berbagai pengamat bahwa selama 32 tahun lamanya Soeharto menjabat presiden terjadi penyalahgunaan kekuasaan termasuk korupsi dan pelanggaran HAM.
Hal ini merupakan salah satu faktor berakhirnya era Soeharto. Kemudian Soeharto membacakan pidato terakhirnya dan sisa dari pucuk kepemimpinannya diserahkan kepada BJ Habibie.
Situasi alih kepemimpinan di atas adalah potret penggunaan demokrasi. Meski mengalami ketidakstabilan kekuasaan Indonesia tidak segampang dikuasai oleh orang-orang borjois. Bahkan para normal dari tanah jawa yang merupakan peramal tingkat kakap yang dipanggil Jayabaya bahwa bangsa ini akan di kuasai dengan sindikat sebuah nama ‘Notonogoro’.
Nama itu bagian dari pemimpin bangsa ini yang kekal memimpinnya. Seperti Soekarno, Soeharto, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Lantas bagaimana untuk meramal kepemimpinan jika tidak masuk pada sindikat nama itu. Akankah kekuasaan itu tidak akan selamanya atau harus lengser tidak sampai genap satu periode.
Demokrasi dan Ramalan Pemimpin
Sebuah ramalan bisa menjadi kebenaran dan tidak pula harus dibenarkan. Jika pemimpin kita Joko Widodo tidak genap memimpin bangsa ini satu periode maka ramalan itu benar. Namun jika ramalan itu meleset maka ramalan itu tidak harus dibenarkan.
Peramal bisa kemungkinan terus mencari pengetahuan tentang kenyamanan rakyat untuk yang pantas memimpin negeri ini kembali pada kemerdekaan dan berdemokrasi sebenarnya. Sebagai tulisan yang menyuarakan rakyat, patut kiranya tulisan ini meramal apa yang dialami Indonesia dengan situasi saat ini.
Saat ini rakyat tak harus diberi materi, rakyat membutuhkan keseimbangan prinsip dan janji politik pemimpin. Meski rakyat biasa ia adalah pemeran yang terus mengamati jalannya kepemimpinan bangsa ini. Semoga bermanfaa!
Ditulis oleh Pimred Madurap Post, Ahmad Marul Saleh
