SAMPANG, MaduraPost — Suara teriakan bercampur dengan dentuman gas air mata menggema di sekitar kawasan Alun-Alun Trunojoyo, Sampang, Selasa siang (28/10/2025). Ribuan massa yang datang dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sampang turun ke jalan menuntut satu hal: Pilkades segera digelar.
Mereka datang berbondong-bondong dengan kendaraan bak terbuka, sepeda motor, dan mobil pribadi. Sejak pukul 14:00 WIB, area sekitar Gedung DPRD Sampang dipenuhi lautan manusia dengan spanduk besar bertuliskan “Kembalikan Hak Demokrasi Desa!” dan “Stop Penundaan Pilkades!”.
Menurut pantauan MaduraPost, massa aksi berasal dari hampir seluruh wilayah kecamatan—terutama dari daerah yang selama bertahun-tahun dipimpin oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa. Mereka menilai penundaan Pilkades membuat pemerintahan desa kehilangan legitimasi dan membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan.
Tuntutan Warga: “Kami Ingin Kepala Desa yang Dipilih Rakyat”
Dalam orasinya, Rofi, salah satu koordinator lapangan, menegaskan bahwa aksi kali ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap mengabaikan hak masyarakat desa.
“Kami datang ke sini untuk menuntut kejelasan. Sudah terlalu lama desa kami dipimpin Pj. Kami ingin pemimpin yang lahir dari suara rakyat, bukan dari surat keputusan bupati,” teriaknya dari atas mobil komando.
Rofi juga mendesak DPRD Kabupaten Sampang agar segera menetapkan dan mengumumkan jadwal Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026, serta mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pelaksanaan Pilkades pada APBD tahun depan.
“Kalau DPRD diam, itu artinya mereka ikut membiarkan hak demokrasi rakyat desa dilanggar,” tambahnya.
Ketegangan Memuncak, Polisi Tembakkan Gas Air Mata
Sekitar pukul 15:00 WIB, suasana aksi yang awalnya tertib mulai memanas. Massa yang ingin masuk lebih dekat ke area kantor DPRD dihadang aparat kepolisian yang berjaga di sisi utara alun-alun. Dorong-mendorong tak terhindarkan.
Ketegangan meningkat ketika sejumlah peserta aksi melempar batu dan botol air mineral ke arah barisan polisi. Aparat pun membalas dengan tembakan gas air mata untuk memukul mundur massa. Beberapa orang terlihat tersungkur, sebagian lainnya berlari ke arah Jalan Rajawali untuk mencari perlindungan.
Aparat kepolisian dari Polres Sampang dibantu personel Brimob Pamekasan segera menambah barisan dan menutup akses menuju kantor DPRD. Hingga pukul 16:00 WIB, situasi berangsur kondusif setelah massa mundur ke titik kumpul semula di sekitar tugu Monumen Trunojoyo.
Krisis Legitimasi di Akar Pemerintahan Desa
Penundaan pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Sampang sudah berlangsung sejak 2021 dengan alasan keterbatasan anggaran. Hingga kini, puluhan desa masih dipimpin oleh pejabat sementara yang ditunjuk pemerintah kabupaten.
Kondisi itu menimbulkan ketegangan sosial di tingkat bawah. Sejumlah warga menilai keberadaan Pj Kades kerap menimbulkan konflik kepentingan, terutama dalam pengelolaan dana desa.
“Pj itu bukan pilihan rakyat, jadi tidak punya beban moral ke warga. Akhirnya kebijakan banyak yang tidak berpihak,” kata salah seorang warga yang ikut dalam aksi.
