SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Pemerintahan

Camat Kadur Diduga Intervensi Agen BPNT

Avatar
×

Camat Kadur Diduga Intervensi Agen BPNT

Sebarkan artikel ini

PAMEKASAN, Madurapost.id – Terkait komentar Camat Kadur, Hambali di salah satu Media Online yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mengintervensi agen BPNT di semua desa di Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur di anggap cuci tangan oleh beberapa pihak.

Pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 yang lalu, Camat Kadur di salah satu Media Online menyatakan, kalau
dirinya hanya sebatas menyarankan untuk 10 Desa komuditinya harus sama.

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

“Pada pertemuan itu saya tegaskan kepada para agen yang hadir agar melayani KPM dengan puas, dan saya menyarankan untuk 10 desa ini komuditinya harus sama karena untuk menghindari berbagai macam fitnah,” kata Hambali di salah satu media online tersebut.

Menanggapi pernyataan Camat Kadur tersebut, Ketua Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart) Syauqi kepada wartawan MaduraPost mengatakan, bahwa tidak pantas dan tidak elok apa bila Camat Kadur selaku Ketua tim koordinasi di tingkat kecamatan memberikan pernyataan seperti itu, karena menurutnya pernyataan camat tersebut dinilai tidak berdasar dan dianggap sama dengan menggiring.

Baca Juga :  Jembatan Gili Iyang Ambruk, Kadishub Sumenep : Masyarakat Banyak Nuntut

“Begini mas, okelah di Kecamatan Kadur selama ini komudity yang disediakan setiap atau sebagian agen tidak sama, lantas komudity sembako seperti agen yang mana yang direkomendasi camat untuk dijadikan patokan komudity itu, maksud dan tujuan camat bilang begitu apa, dan apakah saran camat kadur itu tidak termasuk menggiring?. Makanya saya katakan, kalau camat itu benar-benar faham aturan terkait BPNT ini, maka tidak sepantasnya camat memeberikan pernyataan seperti itu. Karena kebutuhan KPM dalam satu desa dalam satu kecamatan itu tidak mungkin sama. Oleh karenanya tidak boleh ada intervensi atau penggiringan terhadap agen apalagi KPM,” tegas Syauqi, Minggu (06/09/2020).

Baca Juga :  Layanan Prima Pemkab, Bupati Sumenep Resmikan Gedung UPT Labkesda

Syauqi menambahkan, kalau di pedum itu jelas, bahwa KPM itu tidak terikat pada salah satu agen.

“Di pedum itu jelas bahwa KPM pun tidak terikat pada satu agen. Sehingga apa bila ketersediaan sembako di satu agen tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka KPM bisa mengambil atau menggesek di agen terdekat lainnya sesuai dengan yang dikehendaki. Kalau semua agen diselaraskan sesuai intruksi Camat Kadur itu, ya itu sama halnya dengan menggiring agen dan merampas hak KPM untuk menentukan pilihannya, karena KPM mau cari pilihan kemana lagi bila semua agen sudah di setting sama.” tambahnya.

Baca Juga :  Apresiasi Ketua Yayasan Al-Miftah Atas Kinerja Polri Menangani Kasus “SUTEKI”

Sehingga menurut dia, intruksi Camat Kadur dinilai tidak berdasar dan agak ngawur, dan ia pun meminta camat Kadur untuk belajar kembali agar segala kebijakan yang diberikan lebih rasional, prosedural dan profesional.

“Dari sekian temuan yang kami dapat, rata-rata agen-agen di Kecamatan Kadur tidak memampangkan daftar harga satuan sembako dan tidak memberikan pilihan terhadap KPM terkait sembako yang ditawarkan atau monopoli, seperti halnya beras, disana temuan kami rata-rata agen hanya menyediakan satu merk beras atau dalam satu kualitas saja, padahal mestinya bila mengacu pada aturan yang ada, agen itu harus menyediakan pilihan, artinya tidak hanya satu merk atau satu kualitas beras saja, sehingga KPM bisa menentukan pilihan sesuai kehendaknya, karena itu memang hak KPM,” tutup Syauqi. (Mp/nir/kk)

Baca berita lainya di Google News atau gabung grup WhatsApp sekarang juga!

Konten di bawah ini disajikan oleh advertnative. Redaksi Madura Post tidak terlibat dalam materi konten ini.