PAMEKASAN, MaduraPost – Isu tak sedap kembali menyeruak di lingkaran pemerintahan desa di Kabupaten Pamekasan.
Kali ini, dugaan adanya praktik jual beli jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa menjadi sorotan publik.
Sejumlah sumber menyebut, oknum tertentu diduga mengkoordinir praktik ‘jual kursi’ bagi calon Pj Kades, dengan nilai mencapai Rp100 juta per jabatan.
Namun, hingga kini, tudingan dengan modal katanya tersebut belum disertai bukti konkret.
Isu ini pertama kali disampaikan oleh seseorang berinisial MA melalui sejumlah media.
Ia menyebut ada dugaan transaksional dalam penempatan beberapa Pj Kades, bahkan ada desa yang diperebutkan oleh dua pihak, dan salah satunya diklaim telah “membayar”.
“Info yang beredar, nilainya sekitar Rp100 juta per penjabat. Bahkan ada desa yang jadi rebutan dua orang. Salah satunya katanya sudah setor,” ungkap MA.
Namun, ketika diminta menyebut nama pihak yang terlibat, MA tidak memberikan keterangan lebih lanjut.
Tak ada pejabat yang diklaim terlibat disebut secara jelas, menimbulkan spekulasi bahwa informasi ini masih simpang siur.
Menanggapi isu tersebut, Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman meminta semua pihak untuk tidak menyimpulkan tanpa dasar yang jelas.
Ia menegaskan bahwa dirinya belum mendapat laporan resmi terkait dugaan tersebut.
“Saya tidak bisa mengomentari hal-hal yang belum saya telusuri. Memberi komentar atas sesuatu yang tidak diketahui, kadang justru tidak baik,” ujar Bupati saat dikonfirmasi, Kamis (19/6/2025), dikutip dari DetektifJatim.com.
Bupati yang baru saja menjabat itu tampak tidak ingin terjebak dalam isu liar di tengah masa kerja 100 harinya yang tengah dievaluasi publik.
15 Desa Dipimpin Pj Kades
Saat ini, terdapat 15 desa di Kabupaten Pamekasan yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa.
Mereka ditunjuk karena masa jabatan kepala desa definitif sebelumnya telah berakhir. Ke-15 desa itu antara lain:
1. Toket
2. Billa’an
3. Panaguan
4. Pangbatok
5. Jarin
6. Pademawu Barat
7. Kacok
8. Banyupelle
9. Palengaan Laok
10. Bulangan Haji
11. Ambender
12. Bangsereh
13. Tamberu
14. Bujur Tengah
15. Tagangser Daja
Munculnya isu jual beli jabatan di desa-desa tersebut membuat publik mendesak agar aparat penegak hukum turun tangan menyelidiki secara serius.***
NB: Artikel ini sudah mengalami proses penyuntingan
