Scroll untuk melanjutkan membaca
Daerah

Buntut Kasus ADK, JCW Sampang Surati Pimpinan DPRD

Avatar
×

Buntut Kasus ADK, JCW Sampang Surati Pimpinan DPRD

Sebarkan artikel ini

SAMPANG, MaduraPost – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) JCW Sampang, menyurati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat terkait kasus Alokasi Dana Kelurahan (ADK) 2019, Senin (13/1/2020).

Dari dua surat yang berisi pengaduan masyarakat tersebut, JCW Sampang, belum menemukan titik terang terkait transparansi pelaksanaan alokasi ADK 2019.

advertisement
Scroll untuk melanjutkan membaca

Wakil Ketua DPRD Sampang, Rudi Kurniawan, mengapresiasi pengaduan masyakat yang di sampaikan kepada instansinya. Rudi bahkan mengaku jika
sebelumnya telah ada surat pengaduan serupa dari dari aliansi masyarakat sampang terkait ADK.

Baca Juga :  Kejari Pamekasan Panggil Ketua dan Bendahara Kelompok Tani terkait Program Rumah Kompos 2010

“Saya belum mengetahui tentang hal tersebut,” kata Rudi.

Ketua LSM JCW Sampang, Moh.Tohir mengaku pihaknya miris dengan polemik ADK 2019 yang cukup menyita perhatian masyarakat. Bahkan, beberapa pengaduan masyarakat pada wakil rakyat masih belum ada respon.

Adapun beberapa poin pengaduan tersebut meminta transparansi penggunaan anggaran ADK Rp 7.020.000.000, Lemahnya fungsi pengawasan DPRD Sampang terkait realisasi ADK, kontroversi pemahaman unsur Pimpinan DPRD Sampang terkait ADK yang menimbulkan polemik di masyarakat.

Baca Juga :  Kata-Kata Kotor Kasatpol PP Sumenep Hingga Ancam Anak Buahnya Dipecat dan Sebut Nama Bupati Viral

“Kami hanya kesal pengaduan sebelumnya gak ada tindak lanjut,” Jelasnya.

H Tohir, berharap legalitas beberapa pelaksana ADK mulai dari konsultan perencana, konsultan pengawas, kontraktor pelaksana dan camat sebagai PA (Pengguna Anggaran), lurah sebagai KPA dan tim teknis PPK dan PPTK di kelurahan membuka secara transparan terhadap masyarakat terkait pelaksanaan ADK.

“Kami berharap semua laporan segera ditindak lanjuti oleh DPRD Sampang sebagai fungsi anggaran, pengawas dan legislasi,” pungkasnya. (mp/man/din)

Baca Juga :  Proyek TPJ di Desa Larangan Luar Terindikasi Tidak Sesuai RAB

Baca berita lainnya di Google News atau langsung ke halaman Indeks

Konten di bawah ini disajikan oleh advertnative. Redaksi Madura Post tidak terlibat dalam materi konten ini.