SUMENEP, MaduraPost – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, terus mendorong peningkatan literasi keuangan di kalangan masyarakat pesisir. Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Pemkab menggelar kegiatan sosialisasi dan edukasi produk keuangan bagi komunitas nelayan di Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, pada Senin (13/10/2025).
Acara tersebut diinisiasi untuk memperluas pemahaman nelayan terhadap layanan perbankan serta manfaat perlindungan sosial. Dalam pelaksanaannya, TPAKD bekerja sama dengan BPRS Bhakti Sumekar dan BPJS Ketenagakerjaan.
Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda Sumenep, Silviana Halidah Novtrisia, menjelaskan bahwa program ini berfokus pada peningkatan pengetahuan masyarakat pesisir terhadap berbagai instrumen keuangan.
Harapannya, para nelayan dapat mengakses layanan pembiayaan yang sesuai kebutuhan serta memahami pentingnya perlindungan asuransi ketenagakerjaan.
“Kegiatan ini menjadi sarana memperkenalkan produk keuangan yang bisa membantu nelayan mengembangkan usahanya. Kami juga ingin mereka memahami manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan,” tutur Silviana, Sabtu (18/10).
Dalam kesempatan tersebut, BPRS Bhakti Sumekar turut hadir sebagai mitra strategis. Lembaga keuangan syariah milik daerah itu menawarkan program pembiayaan tanpa bunga bagi pelaku usaha kecil, termasuk para nelayan yang ingin memperluas kegiatan ekonominya.
Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, H. Hairil Fajar, menegaskan komitmen pihaknya untuk menghadirkan akses keuangan syariah yang inklusif di sektor produktif masyarakat.
“Kami ingin memastikan nelayan bisa memperoleh modal usaha dengan skema ringan dan sesuai prinsip syariah. Program ini bukan sekadar pinjaman, tapi bentuk pemberdayaan agar masyarakat pesisir makin mandiri secara ekonomi,” ujar Fajar.
Ia menambahkan, kolaborasi lintas lembaga seperti ini menjadi bagian dari strategi BPRS untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan keuangan formal.
Sementara itu, perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, Marzuki, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut juga diwarnai dengan pembagian kartu keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan kepada sejumlah nelayan.
Langkah ini menjadi upaya perlindungan sosial bagi pekerja sektor laut yang rentan terhadap risiko kecelakaan kerja.
“Kartu ini kami berikan sebagai stimulan awal. Ke depan, kami berharap nelayan bisa secara mandiri melanjutkan kepesertaannya agar perlindungan sosial tetap berkelanjutan,” ungkap Marzuki.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Sumenep berharap masyarakat nelayan tidak hanya bergantung pada hasil tangkapan, tetapi juga mampu mengelola keuangan dan membangun ketahanan ekonomi keluarga secara lebih terencana.***
