BANGKALAN, MaduraPost – Barisan Pemuda Bangkalan (BPB) meminta pihak legislatif membentuk pos pelayanan terpadu (postu) khusus pengurusan biaya kesehatan masyarakat miskin (beakesmakin) di RSUD Syamrabu Bangkalan.
Hal itu lantaran selama ini pengurusan dan teknis beakesmakin di Bangkalan dianggap sangat rumit dan membingungkan masyarakat khususnya masyarakat dari pedesaan yang belum pernah mengurus Biakesmakin.
Ahmad Annur Ketua BPB mengatakan, pihaknya meminta postu beakesmakin itu agar memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kesehatan khususnya administrasi beakesmakin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“selama ini keluhan masyarakat yang selalu di buat kebingungan harus bolak-balik ke Dispenduk, ke Dinsos, ke Dinkes, ke RSUD, ke Desa lalu Balik lagi ke RSUD.kan kasian, apalagi bagi orang yang belum paham alurnya. Jadi biar bisa selesai di satu tempat,” ujarnya Senin, (30/11/2020).
Selanjutnya, Ahmad sapaan akrapnya juga meminta agar anggaran untuk beakesmakin tahun 2021 ditambah, sebab menurutnya, masih banyak masyarakat miskin di Bangkalan yang belum tercover beakesmakin.
“Itu agar lebih banyak masyarakat miskin di Bangkalan yang mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis,” katanya.
Menanggapi hal itu, ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan mengatakan,terkait pembentukan postu di RSUD Syamrabu Bangkalan, pihaknya sudah menyarankan kepada dewan pengawas rumah sakit agar secepatnya untuk membentuk itu.
Selanjutnya Pak Hasan sapaan lekatnya , postu yang sudah direncanakan akan ditempatkan di Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan nama Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). Namun dia mengaku masih akan duduk bersama dengan pihak-pihak terkait untuk kepastiannya.
“Sehingga masyarakat tinggal membawa satu lembar DTKS dari rumah sakit untuk menyesuaikan atau yang membutuhkan rekomendasi, kemudian tinggal membawa satu lembar itu ke Desa untuk ditandatangani,” Tandasnya.
Kemudian terkait penambahan anggaran Beakesmakin, Nur Hasan mengaku sudah mendorong dinas kesehatan untuk menambah anggaran itu, sebab menurutnya, orang miskin di Bangkalan tidak mungkin bisa tuntas.
“Kami sudah mendorong agar dianggarkan minimal Rp 6-7 miliar di tahun 2021, karena untuk tahun ini sekitar Rp 4,6 miliar, ini dalam proses pengajuan,” ucapnya. (Mp/pri/kk)
