SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
DaerahHeadlinePemerintahan

Begini Respon Kadinsos Sumenep Mendengar Istri ASN Terima Anggaran BLT

Avatar
×

Begini Respon Kadinsos Sumenep Mendengar Istri ASN Terima Anggaran BLT

Sebarkan artikel ini

SUMENEP, MaduraPost – Presiden Jokowi membuat program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga miskin sebesar Rp 600 ribu per bulan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat miskin saat pandemi covid-19 berlangsung.

Penyaluran BLT ini diberikan selama 3 bulan dari bulan April hingga Juni 2020. Setiap warga yang sudah terverifikasi terdampak covid-19 mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp 600 ribu per keluarga per bulan selama tiga bulan berturut-turut.

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Bansos Tunai tersebut disalurkan melalui Himpunan Bank Negara (HIMBARA) dan PT POS Indonesia, bagi yang tidak memiliki rekening di bank anggota Himbara seperti BNI, Mandiri, BRI dan BTN.

“Syarat penerimanya adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tidak memperoleh Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja,” demikian ditulis pihak Kementerian Keuangan di laman resminya, Rabu (29/04/2020) lalu.

Penerima BLT ini didasarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah terdata di Kementerian Sosial (Kemensos) Dicairkan sejak 25 sampai 29 April 2020 untuk tahap pertama.

Baca Juga :  Validasi Data BLT Dana Desa di Kecamatan Pakong Belum Final

Sedangkan, Menteri Sosial, Juliari Batubara, sempat memantau pembagian BST di Kantor Pos Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (25/4/2020) lalu.

Namun, baru-baru ini tersiar kabar di media massa bahwa ada salahsatu istri seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di ruang lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, terima transfer BLT tersebut.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumenely, Moh. Iksan, menjelaskan apabila hal tersebut terjadi karena ada human error (Salah input data) kepada salahsatu warganya itu.

“Dulu itu pada tahun 2015 suaminya belum jadi ASN, itu dari hasil data terakhir Kementrian Sosial (Kemensos) masih tercatat data lama,” ungkapnya pada media ini, saat dihubungi melalui sambungan selularnya, Kamis (07/05/2020).

Baca Juga :  Festival Ketupat 2024 Sukses Digelar, Disbudporapar Sumenep Sampaikan Pesan Penting Ini

Malahan, Iksan tidak menyangka, apabila data di DTKS keluarga tersebut masuk sebagai penerima BLT.

“Saya sudah melakukan kemarin konfirmasi, namanya inisial L, istri dari ASN itu kini menjabat sebagai pendamping Desa Saronggi, inisial D,” bebernya.

Akan tetapi, Iksan juga menceritakan bahwa sebenarnya istri ASN tersebut tidak tahu apabila mendapatkan tranfer uang sebesar Rp 600 ribu dari BLT tersebut.

“Kami sudah mengarahkan untuk mereka mengembalikan karena dirasa mampu,” kata dia.

Diakui Iksan, bahwa hal tersebut bisa terjadi sebab adanya data lama yang masih belum di update di DTKS.

“Tidak tau kondisi orangnya sekarang kalau sudah mampu, dulu tahun 2015 masih tercata masih orang tidak mampu. Saya akui bahwa Sumenep belum memutakhirkan data dari mulai tahun 2018 sampai tahun 2020 ini,” ucapnya.

Baca Juga :  Partai Demokrat Sumenep Lantik Ratusan DPAC Hingga Gelar Pelatihan Badan Saksi Pemilu 2024

Kendati demikian, Dinsos Sumenep akan melakukan pemutakhiran DTKS bersama Camat se-Sumenep melalui teleconfren, pada Jumat (8/5/2020) sekitar pukul 09.00 WIB.

“Besok saya akan melakukan koordinasi dengan Camat melalui teleconfren. Saya akan sampaikan bahwa semua penerima BLT yang dianggap mampu oleh Kadesnya silahkan jangan diberikan dulu, kalau itu melalui Pos, laporkan dulu ke Dinsos Sumenep, yang kemudian nanti kami teruskan ke Kemensos,” tuturnya.

Dirinya menerangkan apabila akan melakukan validasi data sesegera mungkin, agar tidak terulang kejadian salah input data kembali.

“Istrinya ASN ini adalah pendamping Desa di Saronggi. Kalau memang bantuan itu tidak tepat sasaran, mari kontrol sosial melaporkan ke Kepala Desa (Kades), yang nanti Kades melaporkan ke Dinsos, tembusannya ke Kemensos, agar dilakukan pemutakhiran data, karena pusat kan tidak tahu,” jelas dia. (Mp/al/rul)

Baca berita lainya di Google News atau gabung grup WhatsApp sekarang juga!

Konten di bawah ini disajikan oleh advertnative. Redaksi Madura Post tidak terlibat dalam materi konten ini.