SAMPANG, Madurapost.id – Adanya unsur nepotisme dalam proses rekrutmen Konsultan Menejemen Balai (KMB) dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) BBWS Brantas tahun 2020 semakin jelas ketika pihak BBWS tetap melanjutkan penandatangan kontrak dengan peserta yang double job, Bahkan diantaranya adalah PNS.
Hal itu disampaikan Ketua LSM JCW Sampang, H.Moh Tohir kepada MaduraPost menyikapi Surat Penandatanganan Kontrak (SPK) yang dilakukan pihak BBWS dengan peserta yang double job.
“Saat audiensi kemaren, sudah kami sampaikan oknum TPM di Sampang yang double job tapi lolos seleksi, dan kami juga sudah menyampaikan somasi ke BBWS,” Kata H.Tohir, Jumat (12/06/2020).
Lebih lanjut H.Tohir mengatakan bahwa BBWS Brantas Surabaya telah membodohi publik, Termasuk LSM Jatim Corruption Watch (JCW) Jawa Timur.
“Kami merasa dikibulin, Sedikitpun tidak ada tanggapan dari audiensi atau surat yang kami sampaikan. BBWS memaksakan diri, Ada apa,” Lanjutnya.
Sementara itu, Khairul Kalam Ketua tim Investigasi LSM Jatim Corruption Watch (JCW) Jawa timur mengatakan bahwa dalam penandatangan SPK, BBWS telah melanggar aturan yang dibuat sendiri.
“Kami tahu ada oknum yang bermain dalam rekrutmen ini, Sehingga meskipun tidak sesuai aturan yang ada, tetap dipaksakan, Sedangkan pihak BBWS justru tutup mata dengan persoalan ini,” Kata Khairul. Jumat (12/06/2020).
Menurut Khairul, Penandatangan SPK terhadap oknum TPM yang double job telah melanggar surat perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf a.
“BBWS membuat aturan sendiri, Dilanggar sendiri, ya untuk kepentingannya sendiri,” Imbuhnya.
Menyikapi hal tersebut, LSM JCW telah mengumpulkan bukti bukti untuk menyampaikan persoalan tersebut ke DPRD Jawa Timur dan Kementrian PUPR.
“JCW dikibulin, Lihat aja nanti seperti apa perkembangannya,” Tutup Khairul. (Mp/man/kk)
