SAMPANG, MaduraPost – Beberapa hari ini Kabupaten Sempang dikejutkan dengan berita di sejumlah media tentang banyaknya warga miskin yang tidak terdata oleh Pemerintah kabupaten Sampang.
Salah satunya adalah saat Bupati Sampang, H.Slamet Junaidi turun langsung ke Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong, Bupati Sampang menemukan kehidupan nenek renta yang tidak pernah tersentuh oleh Bantuan sosial (Bansos) dari Pemerintah.
Begitu juga dengan warga Desa Bira Tengah Sokobanah Sampang, yang saat itu menjadi perbincangan publik ketika Slamet Ariyadi, anggota DPR RI mengunjungi kediaman keluarga Bapak rasad yang tinggal dirumah kumuh dan tidak pernah mendapat Bantuan dari Pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Peristiwa tersebut membuat anggota DPRD Kabupaten Sampang, Alan Kaisan, mempertanyakan kinerja dua Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang, yakni Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Menurutnya, dua pembantu Bupati Kinerjanya sangat buruk. Minggu (03/05/2020).
“Dinsos ini berarti tidak melakukan pendataan hingga kebawah terkait warga miskin, seharusnya ada binaan karena mereka sudah lanjut usia. Karena disana sudah ada program pengentasan kemiskinan, PKH, BPNT dan lainnya,” ujar Alan.
Selain Dinas Sosial, Politisi Partai Gerindra tersebut juga mempertanyakan bobroknya cara kerja yang dikakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Menurutnya, kurangnya koordinasi dibawah strukturalnya membuat warga miskin yang ada di desa banyak yang tidak terurus.
“Harusnya ada koordinasi dengan kecamatan dan desa, sehingga warga miskin di desa bisa diketahui dan terdata, minimal di usulkan untuk mendapatkan bantuan,” tambahnya.
Pihaknya juga meminta kepada Bupati Sampang untuk melakukan evaluasi total terhadap pejabat struktural, Terutama pada dua OPD yang dimaksud, Sehingga tidak ada lagi program yang tidak jelas out-come-nya.
“Saya berharap tahun depan tidak ada lagi warga miskin yang tidak terdata dan tidak tertangani,” pungkasnya. (Mp/ron/lam)
