SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Headline

Banyak Kasus di Sumenep Mangkrak Bertahun-tahun, PMII Turun Jalan Minta Kapolres Segera Mundur

Avatar
×

Banyak Kasus di Sumenep Mangkrak Bertahun-tahun, PMII Turun Jalan Minta Kapolres Segera Mundur

Sebarkan artikel ini

SUMENEP, MaduraPost – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumenep turun jalan demo Polres setempat hari ini. Jumat, 27 Januari 2022.

Kedatangan massa aksi kali ini untuk menyoal lemahnya supremasi hukum yang masuk ke markas kepolisian Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Ratusan aktivis mahasiswa ini geram sebab banyak kasus di kabupaten ujung timur Pulau Madura ini yang mandeg hingga bertahun-tahun.

“2023 Ganti Kapolres,” bunyi salah satu poster yang dibawa demonstran saat unjuk rasa di depan Mapolres setempat, Jumat (27/1).

Terlihat pula beberapa poster lain yang juga tampak dibawa pasukan organisasi dengan lambang kubah terbalik bertabur bintang sembilan ini adalah tudingan lemahnya supremasi hukum.

“Kasus korupsi gedung Dinkes, pembangunan KIHT, pungli pasar, tuntaskan,” jelas poster yang dibawa salah satu kader perempuan tersebut.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Dimas Wahyu Abdillah mengatakan, meski sudah sering berganti pucuk pimpinan di Mapolres Sumenep, namun kinerja dalam penegakan supremasi hukum masih lemah.

Baca Juga :  Oknum Perangkat Desa Pasanggar Pegantenan Terindikasi Gelapkan Dana PKH dan BPNT

Buktinya, kata dia, kasus menahun seperti tindak pidana korupsi (Tipikor) pembangunan gedung dinas kesehatan (Dinkes) masih belum selesai.

Di samping itu, kasus pembangunan kawasan industri hasil tembakau (KIHT) juga tidak jelas sampai dimana proses hukumnya.

“Ditambah kasus pencemaran nama baik organisasi kami (PMII,red) oleh salah satu media online. Ini juga sudah berlangsung 2 tahun sampai sekarang tidak jelas,” ungkapnya.

Jika kondisi demikian terus berlanjut, aktivis PMII Cabang Sumenep yang kini dinakhodai oleh Abdul Mahmud mengancam akan turun jalan kembali dengan membawa jumlah massa lebih besar.

“2023 ganti Kapolres. Janji sejak tahun 2022 lalu sampai sekarang tidak ada buktinya, supremasi hukum tetap saja lemah. Artinya Sumenep hari ini benar-benar krisis supremasi hukum,” kecam Dimas dengan lantang menggunakan megaphone.

Terpisah, Kapolres Sumenep, AKBP Edo Satya Kentriko mengatakan, bahwa beberapa tuntutan mahasiswa itu sebagain telah berhasil diselesaikan sejak dirinya menjabat sebagai orang nomor satu di lingkungan kepolisian setempat.

“Kalau untuk kasus gedung dinkes ini memang butuh waktu. Karena butuh sinkroniasi antara kami dengan kejaksaan, makanya ini terus kita kejar,” jelasnya.

Pihaknya menambahkan, dalam kasus rasuah pembangunan gedung Dinkes pihaknya bersama kejaksaan masih menggali unsur penting lain seperti pemenuhan perkara dari para tersangka agar tidak hilang lagi.

“Makanya ini terus kita dalami lagi. Karena itu yang memang kita kekurangan masih,” jelas Jebolan Akpol tahun 2023 ini.

Sementara untuk kasus pencemaran nama baik PMII oleh salah satu media online, lanjut AKBP Edo, akan segera diselesaikan dalam waktu singkat. Sebab, kasus tersebut tidak masuk dalam Tipikor yang membutuhkan waktu lama.

“Hasil koordinasi dengan penyidik akan kita selesaikan akhir bulan,” tandasnya.***

Baca berita lainnya di Google News atau langsung ke halaman Indeks

Konten di bawah ini disajikan oleh advertnative. Redaksi Madura Post tidak terlibat dalam materi konten ini.