Anggaran Perbaikan Tebing Jalan Provinsi Di Sampang Hanya Rp 197 Juta

  • Bagikan

SAMPANG, MaduraPost – Kerusakan tebing jalan Provinsi ruas Sampang – Ketapang akibat peristiwa longsor yang terjadi beberapa waktu lalu, mulai diperbaiki oleh Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa timur, Senin (17/2/2020).

Namun program perbaikan tebing jalan yang berlokasi di kecamatan Robatal itu hanya dianggarkan Rp 197 juta.

Kepala Pembantu UPT PU Bina Provinsi Jawa timur di Sampang, Mohammad Haris mengatakan, perbaikan tebing jalan di lokasi tersebut masuk dalam program tanggap kebencanaan, Proyek itu dikerjakan secara swakelola oleh pihak kontraktor yang dipilih pemprov Jatim.

BACA JUGA :  Simpan Narkoba di Mulutnya, Ainur Rahman Ditangkap Satreskoba Polres Sumenep

“Anggaran perbaikan tebing jalan di lokasi itu sepenuhnya menjadi kewenangan PU Bina Marga Provinsi, sementara kami hanya sebatas mengajukan perbaikan dan melakukan pengawasan di lapangan,” katanya.

Haris menjelaskan, awalnya pembangunan tebing di lokasi tersebut direncanakan sepanjang 46 meter dengan ketinggian 6 meter. Namun setelah dilakukan pengukuran ulang ternyata ada perubahan perencanaan di bagian tinggi bangunan tebing.

BACA JUGA :  Curi Sepeda Motor, Warga Sumenep Ditangkap di Pamekasan

“Tinggi tebing bertambah satu meter, dari 6 meter menjadi tujuh meter. Kalau untuk panjangnya tidak berubah,” terangnya.

Selain pembangunan tebing, lanjut Haris, Pihaknya juga membangun beronjong di titik lokasi aliran sungai, Tujuannya agar air sungai tidak masuk dan mengkikis bangunan tebing.

“Struktur tanah di bagian utara lembek, Karena itu perlu dibangun beronjong agar bisa lebih kuat,” ujarnya.

BACA JUGA :  Wakil Bupati Sampang Upayakan 533 Warga Desa Karang Anyar Terima PKH

Sementara itu, Solehudin, (39) seorang pengendara asal kecamatan Kedungdung berharap agar pembangunan tebing jalan di lokasi tersebut dapat berjalan maksimal dan sesuai dengan perencanaan.

Pihak pelaksana harus lebih memperhatikan kualitas pengerjaan daripada memikirkan keuntungan yang akan didapatkan dari proyek tersebut.

“Dinas terkait harus aktif melakukan pengawasan terhadap pengerjaan proyek itu,” tandasnya. (mp/zen/rus)

  • Bagikan