BANGKALAN, MaduraPost – Dua anggota DPRD Provinsi Jawa Timur kecam Pemerintah Provinsi (Pemprov) saat rapat Badan Musyawarah (Bamus), karena hingga saat ini tidak memberikan salinan APBD 2020 terhadap anggota dewan. Kamis, (30/04/2020).
Menurut UU Nomor 14 Tahun 2008, dokumen Anggaran Pendapatan dan Bepanja Daerah (APBD) itu masuk kategori informasi publik dan setiap warga negara berhak tahu atau memperoleh salinannya, untuk mengawasi segala program yang direncanakan dalam kemaslahatan rakyat.
Salah satu tugas DPRD adalah mengawasi APBD yang direalisasikan pemerintah provinsi (pemprov) selaku legislatif yang juga memiliki kebijakan.
Hal itu dijelaskan oleh Mathur Husyairi anggota DPRD provisi Jawa Timur, dirinya meminta salinan dokumen APBD 2020 dan semua lampirannya untuk diserahkan ke anggota dewan minimal ke masing-masing Fraksi. Bagaimana pun ini menjadi hak dewan untuk melakukan pencermatan dan pengawasan kinerja eksekutif.
“Tanpa dokumen itu dewan ibarat macan ompong. Saya menduga ada persekongkolan antara eksekutif dan oknum pimpinan dewan yang sengaja menyembunyikan dokumen APBD 2020,” ujar politisi partai Bulan Bintang.
Mathur mengungkapkan sangat tidak logis dan aneh bin ajaib RAPBD yang sudah disahkan bersama legislatif dan eksekutif, dalam rapat paripurna dan sudah dievaluasi oleh mendagri kemudian dokumen ditetapkan menjadi APBD, sampai detik ini tidak ada di kantor DPRD Jatim.
“Bisa saja dokumen ini sudah diserahkan ke Pimpinan Dewan tapi disembunyikan. Menurut saya, Pemprov Jatim sangat tertutup dan takut terhadap transparansi Anggaran, takut pada bayang-bayang dirinya sendiri,” terang anggota DPRD dapil Madura itu.
Sementara itu, Mochammad Aziz DPRD provinsi Jawa timur juga mengungkapkan terkait salinan APBD 2020 yang tak pernah diberikan. Kita pilihannya sekarang mau gini-gini saja atau mau gitu-gitu saja. Saya menganggap kita sudah bercanda selama ini, kita sudah di gaji, dan sudah disumpah.
“Urusan APBD tidak dikasih saja kita sudah diam semua, inikan bercanda, padahal kita digaji dengan uang benaran dan disumpah juga benaran. Urusan begitu saja tidak bisa,” ujar kader partai Partai Amanat Nasional saat rapat Bamus di DPRD Provinsi Jawa Timur.
Aziz juga menambahkan terkait membuka APBD apa sih susahnya, kemudian jika itu takut bocor di luar saya paham, karena banyak teman-teman yang awalnya berasal dari eksekutif. Tapi jika pihak eksekutif tidak percaya terhadap kita lantas bagaimana kita akan percaya mereka.
“Dan selama ini belum selesai, kita semua sedang bercanda tidak serius menjalankan tugas kita,” tutupnya. (Mp/sur/lam)
