SUMENEP, MaduraPost – Ketidakseimbangan pembangunan antara kawasan daratan dan wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, dinilai masih belum teratasi.
Hingga kini, sejumlah persoalan mendasar seperti infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta sektor lainnya terus menjadi keluhan yang disuarakan masyarakat.
Sorotan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumenep, Dulsiam, saat memaparkan pokok-pokok pikiran rakyat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumenep 2027 yang berlangsung di Pendopo Keraton, Senin, 29 Maret 2026 lalu.
”Sampai saat ini, yang kami rasakan pula masih ada kesenjangan pembangunan antara daratan dan Kepulauan,” ungkap Legislator asal Pulau Sapeken ini, Rabu (8/4).
Ia menegaskan, bahwa Kabupaten Sumenep bukan hanya terdiri atas wilayah daratan, tetapi juga mencakup gugusan pulau. Tercatat ada 126 pulau yang masuk dalam wilayah kepulauan Sumenep.
”Dan itu masih ada kesenjangan. Saya sebagai Pimpinan DPRD dari Kepulauan, merasakan bagaimana ketimpangan itu terjadi,” ujar Dulsiam.
Menurutnya, pelaksanaan Musrenbangkab merupakan momentum penting dalam merancang arah kebijakan pembangunan daerah.
Forum tersebut diharapkan benar-benar mampu merespons berbagai persoalan pembangunan serta menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan.
”Ini (kesenjangan pembangunan Kepulauan, red) bisa menjadi perhatian serius khususnya di forum Musrenbangkab karena masyarakat di wilayah kepulauan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan dan pembangunan,” ujarnya.
Musrenbangkab menjadi ruang strategis untuk menyinkronkan rencana pembangunan pemerintah daerah dengan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Dari forum inilah, hasil pembahasan diharapkan menjadi pijakan dalam penyusunan program kerja pemerintah daerah pada tahun-tahun mendatang.***
