SUMENEP, MaduraPost – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, menegaskan tekadnya menghadirkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan pada Tahun Anggaran 2026.
Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah sekaligus memastikan hasil pembangunan menjangkau seluruh wilayah, termasuk kawasan kepulauan di Madura, Provinsi Jawa Timur.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto mengatakan, bahwa arah pembangunan tahun depan disusun untuk merespons dinamika ekonomi global sekaligus memperkuat kemandirian daerah.
Ia menekankan, kebijakan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata.
Salah satu prioritas utama ialah penguatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah.
Pemerintah akan terus mendorong sektor pertanian, perikanan, UMKM, pariwisata, serta perdagangan melalui kemudahan akses pembiayaan, penguatan jaringan distribusi, dan pengembangan produk bernilai tambah.
“Penguatan ekonomi masyarakat menjadi kunci agar kesejahteraan tumbuh secara berkelanjutan. Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang berdaya,” kata Arif, Kamis (19/2).
Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, serta program inkubasi bagi wirausaha muda.
Upaya tersebut diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran sekaligus membuka peluang usaha baru.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga tetap menjadi perhatian. Pemerintah berkomitmen memperluas pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan, termasuk penyediaan fasilitas yang memadai bagi wilayah terpencil dan kepulauan.
Pada bidang infrastruktur, fokus pembangunan diarahkan pada penguatan konektivitas antarwilayah, peningkatan kualitas layanan publik, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Pembangunan jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dasar diharapkan mampu mempercepat pergerakan barang dan jasa.
Pemerintah daerah turut menekankan pentingnya stabilitas sosial dan keamanan sebagai fondasi pembangunan.
Penguatan koordinasi lintas sektor serta optimalisasi layanan pengaduan masyarakat menjadi bagian dari strategi menjaga ketenteraman daerah.
Dalam aspek tata kelola, reformasi birokrasi terus digencarkan melalui peningkatan profesionalisme aparatur, transparansi pengelolaan anggaran, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pemerintahan.
Arif menuturkan, bahwa seluruh kebijakan tersebut dirancang secara terpadu agar pembangunan berjalan saling mendukung antar sektor.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkecil kesenjangan antarwilayah,” tukasnya.***
