SUMENEP, MaduraPost – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Potre Koneng, Kantor Bappeda Sumenep, Selasa (27/1/2026).
Forum Konsultasi Publik ini menjadi tahapan awal yang krusial dalam penyusunan RKPD 2027, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Melalui forum ini, pemerintah daerah berupaya menjaring aspirasi, saran, dan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan guna mempertajam kebijakan, prioritas, serta sasaran pembangunan daerah.
FKP dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Sumenep, Achmad Syahwan Efendy, dan dihadiri kepala perangkat daerah, para camat, instansi vertikal, Tim Ahli Bupati, akademisi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, insan pers, serta unsur pemangku kepentingan lainnya. Peserta mengikuti forum baik secara langsung maupun melalui daring.
Dalam arahannya, Syahwan menekankan bahwa Forum Konsultasi Publik tidak boleh dipandang sebagai kegiatan administratif semata, melainkan sebagai ruang strategis untuk membangun kesepahaman bersama dalam perencanaan pembangunan.
“Forum ini menjadi media penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga perencanaan yang disusun benar-benar partisipatif dan memberi dampak nyata,” ujarnya, Selasa (27/1).
Ia juga menyampaikan bahwa tema pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2027, yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029, mengusung fokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia.
Tema tersebut dirumuskan sebagai “Mendorong Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing untuk Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas”.
Tema ini kemudian dijabarkan ke dalam sejumlah prioritas, mulai dari peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan serta kesehatan, penguatan sektor unggulan daerah, pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, perbaikan tata kelola pemerintahan, hingga penguatan kohesi sosial masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, dalam laporan pembukaannya menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan fondasi awal dalam menyusun RKPD 2027 agar selaras dengan visi pembangunan daerah, yakni “Sumenep Unggul, Mandiri, dan Sejahtera.”
Menurut Arif, perencanaan pembangunan tidak hanya berkutat pada penyusunan dokumen, tetapi merupakan proses kolektif untuk menjembatani kondisi riil di lapangan dengan arah pembangunan yang ingin dicapai.
“Bappeda berfungsi sebagai teknokrat pembangunan yang memastikan perencanaan berjalan berkelanjutan, berbasis data, indikator kinerja, serta proyeksi yang terukur,” kata Arif.
Ia menjelaskan, seluruh masukan dan rekomendasi yang disampaikan dalam forum akan dirangkum dalam Berita Acara Kesepakatan dan digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2027 sebelum masuk ke tahapan perencanaan berikutnya.
Pada sesi diskusi, suasana forum berlangsung dinamis. Para peserta dari berbagai unsur secara aktif menyampaikan gagasan, kritik, dan rekomendasi terkait isu-isu strategis pembangunan daerah.
Dialog yang terbangun berlangsung terbuka dan partisipatif, mencerminkan tingginya antusiasme pemangku kepentingan dalam menentukan arah pembangunan Sumenep ke depan.
Arif yang memimpin langsung jalannya diskusi turut memperkuat substansi pembahasan serta membuka ruang komunikasi yang lebih intens antara pemerintah daerah dan para peserta forum.
Forum Konsultasi Publik ini menjadi momentum penting bagi Bappeda Sumenep untuk merumuskan perencanaan pembangunan yang tidak hanya terstruktur, tetapi juga inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pihaknya berharap, melalui keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, dokumen RKPD 2027 yang dihasilkan dapat menjadi pijakan kuat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.***
