PROBOLINGGO, MaduraPost – Anggaran belanja jamuan makan dan minum (mamin) rapat di Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo menjadi sorotan publik. Pasalnya, di tengah musibah banjir yang melanda sejumlah desa dan menyebabkan kerusakan fasilitas umum, BPPKAD justru mengalokasikan anggaran lebih dari setengah miliar rupiah hanya untuk kebutuhan konsumsi rapat.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP tahun anggaran 2026, tercatat sebanyak 65 paket kegiatan belanja makan minum rapat di lingkungan BPPKAD Kabupaten Probolinggo. Nilai anggaran tiap paket bervariasi, mulai dari Rp750 ribu hingga Rp30 juta, dengan total keseluruhan mencapai Rp555.153.000 (lima ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
Besarnya anggaran tersebut dinilai kontras dengan kondisi daerah yang saat ini tengah menghadapi dampak bencana banjir. Sejumlah wilayah di Kabupaten Probolinggo dilaporkan mengalami kerusakan infrastruktur dan fasilitas publik, yang membutuhkan penanganan serta alokasi anggaran pemulihan.
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, dan Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo, Kristiana Ruliani. Namun, hingga berita ini diturunkan, keduanya belum memberikan klarifikasi. Bahkan, nomor WhatsApp wartawan diketahui diblokir saat dilakukan upaya konfirmasi pada Minggu (25/1/2026).
Sorotan keras datang dari Direktur LSM Macan Kumbang Probolinggo, Suliadi, SH. Ia menilai alokasi anggaran tersebut tidak masuk akal dan mencerminkan lemahnya pengendalian belanja daerah, terutama di tengah kondisi masyarakat yang membutuhkan pemulihan pascabencana.
“Anggaran lebih dari setengah miliar rupiah hanya untuk jamuan rapat sangat tidak etis dan bertentangan dengan prinsip efisiensi APBD yang selama ini didengungkan pemerintah pusat,” tegas Suliadi.
Ia menambahkan, saat ini pemerintah pusat tengah menginstruksikan pemangkasan anggaran belanja yang tidak produktif, termasuk perjalanan dinas dan rapat beserta konsumsi, untuk dialihkan ke sektor yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur.
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya lebih peka terhadap kondisi sosial masyarakat dan memprioritaskan anggaran untuk kepentingan publik, terutama di saat daerah sedang dilanda bencana.
