SURABAYA, MaduraPost – Forum Pelaksana FP3TI yang digelar di Hotel Sahid Surabaya, Selasa (9/12/2025), mendadak memanas ketika Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, tampil dan menyampaikan kritik keras terkait operasi penindakan rokok ilegal di Madura, Jawa Timur.
Politisi PDI Perjuangan itu berbicara dengan suara lantang dan menohok, menuding kebijakan penindakan Bea Cukai justru makin merugikan masyarakat Madura.
Zainal menegaskan, dirinya sudah tiga periode duduk di DPRD dan mengetahui langsung kondisi konstituennya di lapangan, terutama para pelaku usaha rokok rumahan.
“Saya itu anggota DPRD tiga periode. Konstituen saya itu pemain rokok. Ketika ditangkap di Solo, larinya ke saya, nggak lagi kepada orang lain,” ujarnya dalam forum tersebut, Selasa (9/12) kemarin.
Ia mengkritik keras pola kebijakan penindakan terhadap rokok ilegal yang menurutnya tidak menyentuh akar persoalan dan hanya menyasar para pengusaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
“Maka kebijakan-kebijakan seperti itu kalau mau tutup mata, pakai lembar sekalian, biar tahu semuanya,” kata Zainal.
Pernyataan paling tajam ia lontarkan saat menyinggung operasi gabungan yang menurutnya berlebihan dan tidak tepat sasaran.
“Tapi faktanya, tahun ini Madura menjadi korban Bea Cukai. Buktinya lagi, polisi ikut-ikut nangkap. Di mana tugasnya polisi nangkap rokok ilegal? Ini kan lucu,” tegasnya disambut riuh peserta forum.
Zainal menilai tumpang tindih kewenangan dan cara penegakan hukum yang tidak konsisten membuat para pelaku industri kecil di Madura semakin terjepit.
Ia meminta pemerintah pusat mengevaluasi total mekanisme penindakan rokok ilegal agar tidak justru memukul ekonomi daerah.
Forum FP3TI sendiri dihadiri sejumlah pemangku kepentingan industri tembakau dan perwakilan daerah untuk membahas dinamika regulasi rokok serta dampaknya terhadap masyarakat dan produsen skala kecil.***
