SUMENEP, MaduraPost – Lembaga Independen Pengawas Keuangan (LIPK) Sumenep, Madura, Jawa Timur, tuding perbaikan dermaga di Pelabuhan Kalianget menjadi syarat kepentingan.
Ketua LIPK Sumenep, Syaifiddin menduga ada permainan antara mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep yang lama yakni Agustiono Sulasno dengan salah satu pemilik kapal tongkang.
Pasalnya, kuat dugaan Agustiono Sulasno yang saat ini telah menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Sumenep ada gelap mata pada proses perbaikan dermaga itu.
Dimana, perbaikan dermaga tersebut diduga menggunakan dana pribadi salah satu pemilik pengelola kapal tongkang. Menurut Syaifiddin, seharusnya anggaran perbaikan dermaga tersebut terpusat di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumenep, dalam hal ini Dishub Sumenep.
Saat ini Dishub Sumenep telah menjadi satu struktur organisasi (SO) dari hasil perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2022.
Dishub Sumenep kini bergabung dengan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (PRPK), disingkat Dinas PRKP dan Perhubungan Sumenep.
Syaifiddin menjelaskan, kapasitas pengerjaan perbaikan dermaga oleh perorangan ini sangat bertolak belakang dengan keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.
“Mestinya kalau ini fasilitas umum anggarannya kan dari Negara bukan malah perorangan,” kata Syaifiddin pada MaduraPost, Rabu (12/1).
“Saya dengar, ada barter dari Agustiono Salasno dengan pemilik kapal. Jadi kalau dermaga itu diperbaiki, maka izin trayek akan dikeluarkan,” kata Syaifiddin menambahkan.
Pihaknya meminta agar Dinas PRKP dan Perhubungan Sumenep untuk menghentikan perbaikan dermaga tersebut.
“Ini nanti takut jadi problem, apalagi katanya itu nanti ada penambahan tongkang baru. Hal ini tidak akan mengurai kemacetan. Saya curiga kenapa pemilik tongkang ini ngotot ingin memperbaiki dermaga,” tanya Syai heran.
Pihaknya juga mengatakan, Kepala Dinas PRKP dan Perhubungan Sumenep, Moh. Jakfar menyebut, jika perbaikan dermaga tersebut tidak boleh menggunakan anggaran pribadi melainkan anggaran dinas.
“Kepala dinasnya kemarin ngomong begitu ke saya,” kata dia menjelaskan.
Namun setelah dikonfirmasi MaduraPost, berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan Kepala Dinas PRKP dan Perhubungan Sumenep, Moh. Jakfar. Pihaknya menuturkan, siapa saja yang ingin membantu pembiayaan perbaikan dermaga dipersilahkan, meski dari perorangan.
“Makin banyak masyarakat yang membantu ke Negara, maka itu semakin baik,” kata Jakfar, saat dikonfirmasi melalui sambungan selularnya.
Jakfar mengatakan, tahun ini memang ada penambahan ijin trayek baru, dari yang semula tiga menjadi empat. Tujuannya, kata dia, untuk mengurai kemacetan.
“Fasilitas anggaran tersebut belum teranggarkan di APBD, karena memang belum ada anggaran. Sehingga mungkin inisiatifnya operator,” kata Jakfar menyebutkan.
