SUMENEP, MaduraPost – Sejumlah aktivis pemuda yang tergabung dalam Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura Raya, melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, Rabu (18/8/2021) pagi.
Kedatangan aktivis ini menuntut agar Pemkab Sumenep memperhatikan nasib petani tembakau yang dinilai sedang menjerit, dikarenakan harga tembakau tidak stabil.
Koodinator Lapangan (Korlap) aksi, Andi Firdaus, memaparkan jika saat ini petani tembakau telah melawan lelah dan letih, demi menghasilkan pundi-pundi rupiah dari daun emas tersebut. Sebab, dari tembakaulah harapan petani untuk bisa menyambung hidup.
Namun, kini harapan itu pupus karena harga tembakau setiap tahun dihargai rendah layaknya sampah yang berhamburan.
“Tembakau petani kita hanya dihargai 17 hingga 30 ribu rupiah. Sungguh malang nasib petani tembakau kita,” kata Andi dalam orasinya, Rabu (18/8).
Tahun ini petani tembakau di Sumenep hanya bisa berharap ada keajaiban, agar hasil taninya dapat dibeli dengan harga yang mahal.
“Hanya itu yang bisa dilakukan. Hanya bisa berharap kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Petani sudah tak percaya lagi kepada Pemerintah,” terangnya.
Persoalan semacam itu dianggap tidak hanya terjadi tahun ini saja, akan tetapi dari tahun sebelumnya. Andi mengungkapkan, jika tak kunjung ada solusi dari Pemkab Sumenep.
“Kita akan sampaikan ke Bupati, bahwa rakyatnya sedang merana, menderita dan menjerit akibat tidak stabilnya harga tembakau,” tegasnya.
Akibatnya, pihaknya mengaku ragu terhadap slogan ‘Bismilah Melayani’ yang menjadi jimat Bupati saat kampanye Pilkada 2020 lalu.
“Slogan itu hanyalah omong kosong. Maka dari itu, pihaknya mewakili massa aksi meminta Pemkab Sumenep untuk menstabilkan harga tembakau. Segera bahas break event point (BEP) tembakau, kemudian menindak tegas pabrikan nakal, dan merevisi peraturan daerah (Perda) nomor 6 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelian dan Pengusahaan Tembakau,” urainya.
Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan dan konfirmasi resmi dari Pemkab Sumenep. Sebab, saat pejabat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Dispertahortbun) serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep menemui massa aksi, sejumlah demonstran ngotot ingin berdiskusi dengan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi.
“Kami ingin Bupati keluar, bukan anak buahnya. Karena kami sudah muak terus-terusan dikibuli,” tandasnya.
