Scroll untuk baca artikel
Politik

Konsolidasi Masyarakat dan Calon Kades Ancam Demo Bupati Sampang

Avatar
6
×

Konsolidasi Masyarakat dan Calon Kades Ancam Demo Bupati Sampang

Sebarkan artikel ini
Pertemuan warga dan tokoh masyarakat di Sampang.(MaduraPost/Saman Syah)

SAMPAMG, MaduraPost – Sejumlah masyarakat dan tokoh menggelar acara konsolidasi terkait waktu pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Sampang yang hingga saat ini belum ada kepastian dari Bupati Sampang.

Acara konsolidasi tersebut bertempat di kediaman H. Ahmadi, Desa Torjun, Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang. Rabu (30/06/2021) Malam.

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Masyarakat yang kesal dengan sikap Pemerintah Kabupaten Sampang yang tidak bisa memastikan pelaksanaan Pilkades yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2021 mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Bupati Sampang.

Baca Juga :  Perempuan Ini Tega Buang Anak Kandungnya, Cek Kronologinya

H.Mino selaku kordinator warga mengatakan, bahwa pelaksana Pilkades yang masih remang remang membuat warga akan melakukan aksi.

“Kita akan demo untuk menanyakan kepada Pemerintah Kabupaten Sampang, kapan Pilkades serentak digelar,” katanya, Rabu (30/6/2021) malam.

Pihaknya menegaskan, aksi ini merupakan bentuk kekecewaan karena Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pilkades serentak yang sampai saat ini belum disosialisasikan. Padahal, Perbup tersebut sebenarnya telah selesai dan sudah dikonsultasikan ke Pemprov Jatim.

Baca Juga :  Pertama Dalam Sejarah, DPRD Jember Pecat Bupati Faida

“Kita membaca berita bahwa Komisi I sudah pernah memanggil DPMD dan Bagian Hukum terkait Perbup Pilkades.Tetapi hal itu juga tidak ada kejelasan,” tegasnya.

Hal senada juga dikatakan oleh H. Ahmadi yang mengaku mendukung gerakan warga untuk melakukan demo terkait pelaksanaan Pilkades serentak.

“Kita sepakat untuk melakukan aksi jika pemerintah tidak segera mengumumkan hasil Perbup Pilkades,” tegasnya.

Baca Juga :  Pemkab Sampang Santuni Anak Yatim dan Kaum Duafa di 1 Muharram

“Kami berharap kepada pemerintah daerah hasil Perbup untuk segera di sosialisasikan, agar tidak timbul gejolak nantinya,” pungkasnya.