PAMEKASAN, MaduraPost – Salah satu tokoh muda Pamekasan, Samhari, memberikan pernyataan mencengangkan terkait informasi pengalihan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pamekasan.
Tokoh muda Samhari menyatakan, kalaupun Pemkab Pamekasan yang dalam hal itu atas nama Bupati mau mencabut atau mau mengubah besaran TPP itu harus merubah atau mencabut Peraturan Bupati (Perbup).
“Jadi Perbupnya beliau sendiri itu mengatur tentang besaran TPP. Ini yang lucu, kalau Bupati tidak memberikan TPP itu, ya cabut dulu Perbup yang pertama, Perbup yang mengatur tentang besaran sekaligus penerima TPP itu sendiri,” kata Samhari.
Karena itu melalui Permendagri diatur, lanjut Samhari, melalui kementerian ASN juga diatur yang bahwasanya TPP itu diberikan berdasarkan besaran anggaran yang didapat Pemerintah setingkat Kabupaten ataupun Provinsi seluruh Indonesia.
“Lah, ini juga disertai dengan semangat. Bahwasanya kemaren Bupati sendiri Bupati Baddrut Tamam yang bilang, bahwasanya anggaran di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan terutama disektor parkir. Artinya, kalau anggaran itu meningkat, mestinya TPP itu ditingkatkan, karena TPP itu diberikan berdasarkan besaran anggaran yang didapat dari pada satu daerah,” lanjut mantan aktivis GMNI tersebut.
Maka dalam hal ini, kata Samhari, ketika Bupati mengumumkan mengalami peningkatan pendapatan, maka sejatinya TPP itu tidak harus dicabut bahkan harus ditambah.
“Ini logika, kalaupun pendapatan bertambah, tapi kalaupun pendapatannya berkurang atau bahkan staknan itu boleh, dan itu salah satu syaratnya harus diajukan dulu ke Mendagri,” tambahnya.
