Scroll untuk melanjutkan membaca
Berita

34 Ribu Penerima PKH di Sumenep Rumahnya Akan Dilabelisasi

Avatar
×

34 Ribu Penerima PKH di Sumenep Rumahnya Akan Dilabelisasi

Sebarkan artikel ini
PROFIL. Kepala Dinsos P3A Sumenep, Achmad Dzulkarnaen, saat berada di ruang kerjanya. (Istimewa for MaduraPost)

SUMENEP, MaduraPost – Ada sebanyak 34 ribu rumah warga di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, yang rumahnya akan diberi labelisasi sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Selasa, 16 Januari 2024.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep, Achmad Dzulkarnaen mengatakan, labelisasi untuk penerima PKH tersebut akan dilakukan mulai Januari 2024.

advertisement
Scroll untuk melanjutkan membaca
Baca Juga :  GPSM Gelar Aksi Damai ke Kantor Dinsos Sumenep 

Pemasangan labelisasi penerima PKH di 34 ribu rumah warga seluruh kecamatan itu bertujuan untuk menciptakan transparansi penerima program bantuan tersebut.

“Dengan begitu, hal ini menjadi informasi sekaligus kontrol sosial bahwa keluarga yang bersangkutan tergolong keluarga miskin atau pra sejahtera,” kata Dzulkarnaen dalam keterangannya belum lama ini, Selasa (16/1).

Melalui labelisasi penerima PKH tersebut, pihaknya berharap masyarakat dapat sadar diri.

Baca Juga :  Tahun Baru 2022 Objek Wisata di Sumenep Dibuka, Cek Syaratnya

Artinya, bagi yang telah merasa mampu dapat mengajukan untuk menarik diri agar tidak menerima bantuan sosial (Bansos).

“Kami akan melakukan di semua kecamatan se Kabupaten Sumenep baik darat maupun kepulauan, jika sudah mampu atau mandiri bisa dilaporkan, untuk tidak menerima Bansos lagi dengan catatan melalui verifikasi dan validasi (Verval),” kata Dzulkarnaen menjelaskan.

Baca Juga :  Pj Kades Poreh Sampang Tak Bergeming Terkait Dugaan Pungli PTSL 2023

Untuk diketahui, labelisasi PKH di rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah diatur oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, Nomor 1902/4/S/HK.05.02/05/2019, tanggal 9 Mei 2019.

Isinya, perihal Instruksi Pemasangan Daftar Nama KPM Bantuan Sosial di Tempat Umum dan Surat Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 1000/LJS/HM.01/6/2019 tanggal 18 Juni 2019 tentang Labelisasi KPM PKH.***

Baca berita lainnya di Google News atau langsung ke halaman Indeks

Konten di bawah ini disajikan oleh advertnative. Redaksi Madura Post tidak terlibat dalam materi konten ini.