 |
| Foto : Beritama.id |
BANGKALAN, (Beritama.id) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan Melakukan pemanggilan terhadap beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap realisasi anggaran covid-19 di kabupaten Bangkalan.
Hearing tersebut dilakukan sebagai bentuk responsif terhadap beberapa keluhan serta informasi yang beredar negatif terkait realisasi anggaran yang sudah direkofusing untuk penanganan covid-19.
Hal itu disampaikan langsung oleh Nur Hasan selaku pemimpin rapat yang dilaksanakan di ruang Bandan Anggaran (Banggar) DPRD Bangkalan, berdasarkan paparan dari BPKAD, anggaran total keseluruhan adalah Rp 137 miliar.
“Dari 137 miliar itu dibagi untuk BTT (bantuan tidak terduga) sekitar Rp 88 miliar dan ada dana DBHPR Rp. 2,4 miliar dan dana DBHPG Rp. 5,6 miliar, selebihnya itu sudah termasuk ke dalam 137 miliar itu,” ujar politisi PPP terhadap awak media.
Dalam memastikan anggaran covid-19 yang sudah direalisasikan di OPD kabupaten Bangkalan, pihaknya mempertanyakan pembiayaan di RSUD untuk penanganan pasien covid-19.
“Ternyata setelah mendengar penjelasan dari pihak RSUD, biaya yang dihabiskan tidak sebesar seperti yang kita dengar dan kita bayangkan. 1 pasien hanya menghabiskan Rp. 3.800.000, Bahkan untuk pemakaman jenazah pun tidak semahal itu,” ujarnya.
Dengan hasil itu, Nur Hasan berharap dana hasil refokusing itu dimanfaatkan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Mudah-mudahan kinerja gugus tugas ini memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, jangan sampai menjadi antipati masyarakat bahkan menolaknya,” ucap dia.
Sementara itu, kepala bidang anggran BPKAD Bangkalan Moh Waki saat ditanya realisasi hasil refokusing, dia mengaku sulit untuk menjelaskan, karena anggarannya melekat di masing-masing OPD.
“Nanti kita lihat dulu, tapi intinya untuk dana BTT sudah terealisasi 31 persen, untuk lebih jelasnya bisa langsung ke OPD terkait,” kata dia. (Red/yadi)
Follow WhatsApp Channel madurapost.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow
