10 Parpol di Sumenep Tak Penuhi Syarat, Empat Diantaranya Parpol Parlemen

Avatar
Komisioner KPU Sumenep, Rafiqi Tanziel, saat diwawancara MaduraPost beberapa waktu lalu. (M. Hendra. E/ MaduraPost)

SUMENEP, MaduraPost – Akhir bulan Agustus 2022 ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menemukan 10 dari 24 Partai Politik (Parpol) calon peserta Pemilu Umum (Pemilu) 2024 Belum Memenuhi Syarat (BMS). Minggu, 28 Agustus 2022.

Hal itu disampaikan Komisioner KPU Sumenep, Rafiqi Tanziel. Dia menuturkan, adanya temuan 10 Parpol yang belum memenuhi syarat tersebut sesuai dengan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan KPU setempat.

“Dari 10 Parpol itu, empat di antaranya merupakan Parpol yang berada di parlemen atau memiliki keterwakilan di DPRD Kabupaten Sumenep,” kata Rafiqi pada sejumlah media, Minggu (28/08).

Dia mengungkapkan, apabila 10 Parpol itu harus melakukan perbaikan dari kekurangan administrasi tersebut, terutama empat Parpol yang memiliki keterwakilan di DPRD Kabupaten Sumenep.

“Apabila keempat Parpol yang berstatus BMS tidak melakukan perbaikan kekurangan dukungan administrasi hingga masa perbaikan berakhir, maka bisa jadi tidak bisa menjadi peserta Pemilu 2024 mendatang,” ungkapnya.

BACA JUGA :  Tepis Fitnah, Muhammad Harianto Mendaftar Cakades Angsanah Ditemani Istrinya

Pihaknya menerangkan, saat ini masa untuk menemukan temuan yang BMS harus dilengkapi dengan dokumen pembuktian oleh Parpol sampai 26 Agustus 2022, selanjutnya KPU melakukan verifikasi administrasi (vermin) hingga 29 Agustus besok.

Diketahui, sebanyak 24 Parpol calon peserta Pemilu 2024 telah mendaftar ke KPU RI. 24 Parpol itu adalah Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Ummat, Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Republik Indonesia, Partai Republik Satu, Partai Republik, Partai Rakyat Adil Mamur (Prima), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Kemudian Partai Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Buruh, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

BACA JUGA :  KPU Sumenep Terima Berkas Pencalonan di Hari Pertama

Sementara untuk di Kabupaten Sumenep juga terdapat 24 Parpol yang diterima di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan harus dilakukan vermin.

Dimana, sejak 16 Agustus 2022 kemarin KPU Sumenep sudah mulai melakukan vermin terhadap 33.662 dukungan keanggotaan dari total 24 Parpol calon peserta Pemilu di Kabupaten Sumenep.

“Hasilnya, 14 Parpol dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), karena sudah lebih dari 1.000 anggota yang memenuhi syarat administrasi. Sedangkan sisanya 10 Parpol masih BMS, karena jumlah anggota yang memenuhi syarat administrasi masih kurang dari 1.000,” kata Rafiqi menguraikan.

Dia mengatakan, Parpol yang dinyatakan telah memenuhi syarat kata dia apabila sudah memiliki 1.000 anggota dengan dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA), dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) atau Kartu Keluarga/KK.

Lalu, ketentuan keanggotaan Parpol tersebut harus tersebar minimal di 50 persen kecamatan, untuk di Kabupaten Sumenep berarti minimal tersebar di 14 Kecamatan. Semua persyaratan itu harus ter-upload di dalam aplikasi SIPOL.

BACA JUGA :  Dianggap Ciderai Marwah DPRD Pamekasan, Praktisi Hukum Minta PKS Copot HS

Dimana mayoritas Parpol yang ada di Kabupaten Sumenep memang menyertakan dukungan di atas 1.000 orang di SIPOL, namun ketika terjadi satu temuan ternyata tidak sampai seribu yang memenuhi syarat, sehingga butuh tindak lanjut Parpol untuk memperbaikinya agar mencapai minimal seribu dukungan,” papar dia.

Sehingga, Parpol masih punya banyak waktu untuk melakukan perbaikan, karena tahapannya masih panjang, termasuk KPU juga akan melakukan verifikasi faktual terutama bagi partai baru maupun yang lama dan tidak mencapai ambang batas Parlementer Threshold (PT) empat persen di DPR.

“Silahkan manfaatkan secepat mungkin untuk memenuhi kekurangan administrasi tersebut. Sementara penetapan Parpol peserta Pemilu 2024 masih akan dilakukan pada 14 Desember 2022 mendatang,” tandasnya.