SUMENEP, MaduraPost – Sepuluh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mendapatkan penghargaan pengelolaan SAKIP terbaik berupa sertifikat dan uang pembinaan. Rabu, 22 November 2023.
Kesepuluh OPD tersebut meliputi Sekretariat Daerah, BPBD, DKPP Dinkes P2KB, Inspektorat, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi UMKM dan Perindag, BKPSDM, Dinsos P3A, dan Disperkimhub.
Wakil Bupati (Wabup) Sumenep, Dewi Khalifah, menyerahkan penghargaan SAKIP berupa sertifikat kepada sepuluh besar OPD yang nilainya tertinggi, serta uang pembinaan bagi tiga besar OPD nilai SAKIP.
Pemberian reward SAKIP tersebut bertujuan Untuk mendorong perangkat daerah agar lebih meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di unit kerjanya.
Diketahui, penandatanganan Perjanjian Kinerja Perubahan 2023 oleh seluruh kepala OPD itu berlangsung di Kantor Bupati, Senin (20/11/2023) kemarin.
Kepala DKPP Sumenep, Arif Firmanto mengungkapkan, bahwa reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.
Tujuannya, agar lebih berdaya guna dan berhasil dalam mengemban tugas pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
Menurutnya, implementasi SAKIP yang diterimanya tersebut bukan hanya bertujuan untuk memperbaiki birokrasi, kerangka kerja dan proses administratif.
“Tetapi tekad untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” kata Arif dalam keterangannya belum lama ini, Rabu (22/11).
Arif menerangkan, birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang mampu melaksanakan tugas dan melayani masyarakat.
“Kami akan terus meningkatkan kinerja birokrasi, sehingga tercapai birokrasi yang bersih, kompeten dan memiliki kemampuan dalam melayani masyarakat khususnya petani,” ujar Arif menerangkan.
Tak lupa, Arif mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pegawai di DKPP setempat, atas segala upaya yang telah dilakukan untuk terus memperbaiki kinerja implementasi SAKIP ini.
“Semuanya berkat kerja sama dan dukungan dari teman-teman, tanpa mereka saya tidak ada apa-apanya” ucap Arif.
Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Sumenep, Dewi Khalifah berharap, para pimpinan OPD dapat menjadikan seluruh ASN di lingkungan kerjanya sebagai aparatur yang berakhlak.
Sehingga, dapat menghindari tindakan yang merugikan atau mencoreng nama baik Pemkab Sumenep.
“Para ASN harus mampu merealisasikan target kinerja sesuai perjanjian, hendaknya dengan berakhlak,” ucap Wabup Dewi Khalifah.***
